Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah mempublis persiapan terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana itu didukung dengan penyediaan lahan seluas 9 hektare.
Proyek yang digadang-gadang sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tersebut tak kunjung terealisasi hingga memasuki pertengahan 2026.
Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid, mengonfirmasi mandeknya rencana proyek ini. Ia bahkan membandingkan progres pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayahnya dengan kabupaten tetangga.
“Kabupaten Sigi sudah mendapatkan dua sekolah, satu Sekolah Rakyat, satu Sekolah Garuda. Kabupaten Parimo? Masa di tempat lain dapat, Parimo tidak?” ujar Abdul Sahid dalam sebuah dialog bersama Rumah Hukum Tadulako, belum lama ini.
Kegusaran Sahid bukan tanpa alasan. Secara kalkulasi politik, Parimo seharusnya memiliki daya tawar tinggi di tingkat pusat maupun provinsi.
Ia menyoroti kedekatan struktural antara pimpinan daerah dengan para pemangku kebijakan di kursi legislatif dan eksekutif.
Bupati Parimo, Erwin Burase, merupakan rekan separtai di Golkar dengan Muhidin M Said, anggota DPR RI yang dikenal memiliki pengaruh kuat.
Di sisi lain, Abdul Sahid sendiri kini telah merapat ke Partai Demokrat, partai yang sama dengan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
“Saya satu partai dengan Pak Gubernur. Pak Bupati (Erwin Burase) satu partai dengan Pak Muhidin. Jadi, banyak cara, banyak jalan untuk mendapatkan anggaran,” kata Sahid lugas.
Meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami efisiensi ketat, Sahid mengaku telah melobi Gubernur Sulteng agar Parimo tetap mendapat porsi prioritas.
Baginya, kehadiran negara melalui pembangunan fisik di Kota Parigi adalah harga mati agar wilayah tersebut tidak tertinggal.
“Kami menyampaikan, walaupun efisiensi anggaran, kami ingin pemerintah tetap hadir di Parimo. Bagaimana kota Parigi ini bisa maju,” tuturnya.
Selain persoalan Sekolah Rakyat, Pemkab Parimo kini tengah mengupayakan revitalisasi infrastruktur lain yang dianggap vital bagi kualitas wilayah.
Sahid menekankan bahwa keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun.
Langkah jemput bola ke pemerintah pusat maupun provinsi menjadi strategi utama yang akan terus dilakukan.
“Mungkin dari provinsi bisa bantu, kalau tidak, pusat. Kita cari jalan itu,” ucap Sahid.
Kamis, 2 April 2026, Sekretaris Dinas Sosial, Syafaat Pampi, menjawab kegusaran pemimpinnya terkait ‘ambisi’ membangun Sekolah Rakyat.
Syafaat bilang, proses pendirian Sekolah Rakyat akan tetap terlaksana di Parimo.
“Prosesnya sedang berjalan. Semoga tahun ini pembangunannya terlaksana,” ungkap Syafaat.
Dia menjelaskan, bakal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat terletak di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat. Luas lahannya 9 hektare.* dd
