Desakan agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) mengusut proyek rehabilitasi dan renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (RS Untad) senilai Rp172 miliar menguat.
Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulteng meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan ketidaksesuaian pekerjaan fisik dengan dokumen kontrak, termasuk instalasi ruang operasi dan fasilitas Intensive Care Unit (ICU).
Desakan tersebut disampaikan Azwar Anas, Dewan Pertimbangan PPI Sulteng, menyusul laporan dugaan penyimpangan proyek yang telah diterima Kejati Sulteng pada Senin, 12 Oktober 2026.
Laporan itu sebelumnya diserahkan Koalisi Anti Korupsi (KAK) Sulteng melalui wadah Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah.
BACA JUGA. : Item Pekerjaan Belum Selesai, Proyek Dibayarkan 100 Persen
Menurut Anas, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan menyeluruh, terutama untuk menguji kesesuaian antara kondisi fisik bangunan di lapangan dengan dokumen kontrak, daftar kuantitas, serta harga atau Bill of Quantities (BoQ).
“Sejatinya laporan ini perlu diselidiki lebih mendalam oleh pihak Kejati Sulteng. Subjek yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian kondisi fisik bangunan di lapangan dengan dokumen kontrak, daftar kuantitas, serta harga atau Bill of Quantities (BoQ). Antara lain instalasi ruang operasi dan instalasi ICU yang disebut belum terpasang sebagaimana tertulis dalam dokumen,” ujar Anas dalam keteranganya yang diterima Media ini,Senin malam 2 November 2026.
Persoalan instalasi ruang operasi RS Untad dan fasilitas ICU Rumah Sakit Tadulako menjadi salah satu poin yang diminta untuk diverifikasi penyidik.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan yang tercantum dalam kontrak benar-benar telah direalisasikan sesuai spesifikasi teknis dan nilai pembayaran.
Dalam proyek pemerintah, kesesuaian antara volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, dan realisasi fisik merupakan bagian penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, PPI meminta Kejati Sulteng tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga mencocokkannya dengan kondisi faktual di lapangan.
Baca juga : PPI Sulteng Soroti ‘Janggal’ Proyek 172 Miliar
Proyek tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pelaksanaan berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, serta Satuan Kerja Prasarana Strategis.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Muhammad Fikri, S.H., M.H., membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini masuk dalam proses pertelaahan pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
Fikri menjelaskan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan bidang Pidsus untuk memperoleh perkembangan penanganan laporan tersebut.
“Izin menginformasikan bahwa laporan teman-teman sudah masuk pertelaahan Pidsus. Kejati Sulteng tetap berkomitmen dalam menyikapi dan menindaklanjuti semua laporan,” kata Fikri saat dikonfirmasi, Selasa pagi 3 November 2026.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerbitan surat perintah penyelidikan (Sprint Lidik) dalam waktu dekat, Fikri menyampaikan bahwa sejauh informasi sementara yang diterimanya, belum ada penerbitan surat perintah tersebut.
“Belum ada, Pak. Informasi sementara seperti itu,” ujarnya. Dengan demikian, laporan dugaan penyimpangan proyek RS Untad tersebut masih berada pada tahap pertelaahan di bidang Pidsus.
Belum adanya Sprint Lidik menunjukkan bahwa proses penanganan laporan belum dapat disebut memasuki tahap penyelidikan formal.
Selain meminta pemeriksaan teknis, Azwar Anas juga mendorong penyidik menguji kemungkinan penerapan ketentuan pidana apabila ditemukan bukti awal yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai regulasi yang relevan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
Anas juga menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengatur tindak pidana korupsi, serta Pasal 13 mengenai permufakatan jahat.
Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi bahan kajian apabila hasil penyelidikan menemukan fakta dan bukti yang mengarah pada unsur pidana.
Namun, penerapan pasal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau perbedaan kondisi fisik bangunan.
Penyidik harus membuktikan setiap unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan atau status,” kata Anas.
PPI Sulteng meminta Kejati segera menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
Anas secara khusus meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk Universitas Tadulako, dimintai keterangan untuk mengklarifikasi persoalan yang dilaporkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga mampu mengungkap apakah terdapat perbedaan antara pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar terpasang.
Meski demikian, PPI mengingatkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun unsur tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
“Penetapan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan pelanggaran pidana tetap menjadi wewenang penyidik dan hakim berdasarkan bukti sah menurut hukum, termasuk hasil audit dari lembaga berwenang,” tegas pria yang akrab disapa Anas Kaktus tersebut.
Kini, perkembangan penanganan laporan di Kejati Sulteng menjadi hal yang dinantikan. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah laporan tersebut akan naik ke tahap penyelidikan, melainkan juga apakah dugaan ketidaksesuaian instalasi ruang operasi dan fasilitas ICU dengan dokumen kontrak dapat dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan administrasi secara menyeluruh.***









