OLEH:
DR. ANSHAR MUNIR, S.SOS, M.SI
(Pemerhati Sosial & Budaya)
Beberapa hari terakhir, saya masih menyimpan sikap skeptis terhadap slogan terbaru Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yakni “Polisi Bersama Rakyat.” Bukan karena saya menolak gagasan besar yang terkandung di dalamnya, melainkan karena masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara idealisme institusi kepolisian dengan realitas perilaku sebagian aparatnya. Jiwa Bhayangkara sejati seharusnya tercermin melalui kejujuran, kelurusan moral, integritas, serta komitmen untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sayangnya, dalam sejumlah peristiwa, nilai-nilai luhur tersebut justru tampak jauh dari praktik yang semestinya.
Persoalan menjadi semakin serius ketika muncul dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan perwira tinggi kepolisian dalam praktik illegal access atau akses ilegal terhadap komunikasi dan informasi pihak-pihak tertentu, termasuk pimpinan negara. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah dan objektif, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin atau penyimpangan kewenangan, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang integritas kekuasaan, loyalitas konstitusional, dan kehormatan institusi negara.
Sungguh sulit diterima oleh akal sehat apabila pejabat yang memperoleh mandat negara untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan bangsa justru diduga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Terlebih apabila tindakan tersebut menyangkut kepala negara dan berbagai elemen strategis kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ketatanegaraan, tindakan semacam itu, apabila terbukti, merupakan persoalan serius karena berpotensi merusak kepercayaan antarlembaga negara sekaligus mengancam prinsip-prinsip pemerintahan yang konstitusional.
Institusi kepolisian tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukanlah instrumen untuk mengendalikan kepentingan pribadi, membangun jejaring kekuasaan, apalagi melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Namun, di tengah situasi yang berpotensi memperdalam krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian, selalu ada ruang bagi keberanian untuk melakukan koreksi. Sejarah membuktikan bahwa sebuah institusi besar tidak selalu runtuh karena kesalahan sebagian anggotanya, tetapi dapat kehilangan kehormatan apabila kesalahan tersebut dibiarkan, dilindungi, atau bahkan dilembagakan.
Dalam konteks inilah, kehadiran Jenderal Polisi Suyuti Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menjadi bagian penting dari dinamika pemulihan kepercayaan terhadap institusi Polri. Keberaniannya mengungkap dan menindak dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan oknum perwira tinggi merupakan pesan bahwa tidak seorang pun boleh berada di atas hukum, sekalipun menyandang pangkat dan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi.
Langkah tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Bukan semata-mata karena keberanian mengungkap persoalan internal, melainkan karena publik telah lama menantikan hadirnya keteladanan kepemimpinan yang tidak berkompromi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Apresiasi Presiden Republik Indonesia yang menyebut kepemimpinan Kapolri sebagai sesuatu yang “membanggakan, melegakkan, dan menyejukkan” menjadi gambaran betapa pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadirkan rasa aman, kepastian, dan optimisme di tengah masyarakat.
Bagi saya, momentum tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai pencapaian personal seorang pejabat, tetapi menjadi titik balik pembenahan institusi secara menyeluruh. Sebab, reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, rotasi jabatan, ataupun penindakan terhadap individu tertentu. Reformasi sejati harus menyentuh budaya organisasi, sistem pengawasan, akuntabilitas kewenangan, profesionalisme aparat, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Slogan “Polisi Bersama Rakyat” pada akhirnya harus menemukan bentuk konkretnya dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak boleh sekadar menjadi rangkaian kata yang indah dalam pidato, baliho, maupun kampanye institusional. Slogan tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata: memberantas kejahatan secara tegas, menindak pelanggaran hukum secara objektif, memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, serta membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan masyarakat.
Dalam konteks daerah, saya melihat adanya ikhtiar positif yang patut diapresiasi dari jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., menunjukkan upaya membangun kedekatan institusional dengan masyarakat melalui silaturahmi dan komunikasi yang intensif bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai organisasi kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam pengamatan saya, beliau merupakan sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa, tetapi tetap mampu menampilkan karakter kepemimpinan yang rendah hati dan humanis. Perpaduan antara ketegasan dalam menjalankan tugas dan keterbukaan dalam membangun komunikasi merupakan kualitas kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam institusi penegak hukum.
Saya bahkan memiliki pengalaman pribadi yang cukup berkesan ketika berkesempatan bertemu langsung dengan beliau. Dengan senyum yang merekah dan gestur penerimaan yang bersahabat, beliau berkenan berfoto bersama saya dengan gaya hormat komando. Bagi sebagian orang, mungkin peristiwa tersebut terlihat sederhana. Namun, bagi saya, hal itu memiliki makna tersendiri. Tidak setiap hari seorang pejabat tinggi kepolisian memperlihatkan keterbukaan dan kehangatan komunikasi yang begitu bersahaja kepada elemen masyarakat.
Lebih dari sekadar pertemuan dan dokumentasi, kesan yang saya tangkap adalah adanya ruang dialog yang terbuka. Beliau menunjukkan kesediaan untuk menerima masukan, mendengarkan aspirasi, dan membangun hubungan yang tidak semata-mata didasarkan pada formalitas jabatan maupun protokoler kelembagaan.
Tentu saja, kedekatan dengan masyarakat tidak boleh mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, ketegasan juga tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaan. Keduanya harus berjalan beriringan. Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, adil dalam penerapan, profesional dalam proses, serta tetap menghormati martabat manusia.
Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa keberhasilan slogan “Polisi Bersama Rakyat” sangat ditentukan oleh konsistensi kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek. Setiap jenjang kepemimpinan harus memiliki kesamaan orientasi: menjadikan hukum sebagai panglima, integritas sebagai fondasi, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pengabdian.
Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan, perlindungan terhadap oknum yang melanggar hukum, maupun tindakan diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, setiap anggota kepolisian harus memperoleh ruang untuk berkembang berdasarkan profesionalisme, prestasi, dan integritas, bukan karena kedekatan personal ataupun kepentingan kelompok.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya pandai membangun citra, tetapi polisi yang mampu membuktikan pengabdiannya melalui tindakan. Masyarakat tidak semata-mata mengharapkan aparat yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan aparat yang dihormati karena keadilan, dicintai karena ketulusan, dan dipercaya karena integritasnya.
Polisi yang baik bukan hanya mampu menjaga keamanan negara, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan rakyat. Dan institusi yang besar bukanlah institusi yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan institusi yang berani mengakui, membersihkan, dan memperbaiki dirinya sendiri.***









