Proyek RS Untad 172 Miliar Disoal, Pidsus Kejati Sulteng Telaah Laporan

Aliansi Desak Segera Usut dan Periksa Hingga Tuntas

Sorotan Atas Pekerjaan Proyek Rumah Sakit Untad Makin Terkuak Tabirnya dalam penyelesaiannya, Pasalnya Laporan dugaan kejanggalan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (RS Untad) senilai sekitar Rp172 miliar telah masuk tahap pertelaahan bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng).

Di tengah proses tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah menyiapkan materi tambahan, sementara kontraktor pelaksana memberikan klarifikasi mengenai perubahan lingkup pekerjaan, termasuk ruang ICU.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Muhammad Fikri, S.H., M.H., membenarkan laporan pengaduan terkait proyek tersebut telah diterima dan sedang berada di meja bidang Pidsus.

“Izin menginformasikan bahwa laporan teman-teman sudah masuk pertelaahan Pidsus. Kejati Sulteng tetap berkomitmen dalam menyikapi dan menindaklanjuti semua laporan,” kata Fikri, belum lama ini.

Pernyataan tersebut menunjukkan laporan telah memasuki proses penelaahan internal.

Namun, belum ada keterangan mengenai peningkatan perkara ke tahap penyidikan maupun pemanggilan pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah mengaku menemukan sejumlah fakta dan indikasi baru terkait proyek rehabilitasi RS Untad.

Melalui siaran pers yang diterima media ini, juru bicara Aliansi Masyarakat Sipil Pengawal Pembangunan Sulawesi Tengah , Asrudin Rongka, S.I.Kom., menyampaikan temuan tersebut sedang dimatangkan untuk diserahkan sebagai materi tambahan laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan pada 12 Oktober 2026.

Aliansi menilai persoalan proyek senilai sekitar Rp172 miliar itu tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga fungsi pelayanan rumah sakit setelah rehabilitasi dinyatakan selesai pada 2025.

Menurut Asroudin, sebelum gempa 28 September 2018, RS Untad telah beroperasi sebagai rumah sakit umum kelas C dengan izin operasional resmi.

Namun, setelah rehabilitasi pascabencana, mereka mempertanyakan kesiapan fasilitas rumah sakit untuk kembali menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana sebelum bencana.

Salah satu persoalan yang diangkat adalah ruang operasi dan Intensive Care Unit (ICU). Kedua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan bedah dan perawatan pasien kritis.

Aliansi juga menyebut dokumen pekerjaan yang mereka analisis memuat komponen ruang operasi dan ICU.

Karena itu, mereka meminta kesesuaian antara perencanaan awal, kontrak, adendum, dan hasil pekerjaan di lapangan diperiksa.

Secara Terpisah, Komisaris PT Medal Jaya Purnama, Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., yang dikonfirmasi Senin 9 November 2026 memberikan penjelasan mengenai perubahan lingkup pekerjaan ruang ICU.

Enday menyatakan, sejak awal kontrak, pekerjaan hanya mencakup satu dari tiga ruang ICU yang tersedia.

“Ruang ICU dari awal kontrak hanya satu dari tiga ruang yang ada. Karena ada perubahan beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang sehingga diambil dari ruang ICU yang satu, karena yang satu ruang itu pun tidak sampai berfungsi sebagaimana perencanaan,” kata Enday.

Menurut Enday, perubahan tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah item pekerjaan lain yang volumenya kurang sehingga dialihkan dari pekerjaan ruang ICU.

Terkait sumber pembiayaan, Enday menyebut pekerjaan yang dimaksud menggunakan APBN, bukan dana pinjaman Bank Dunia.

Namun, keterangan tersebut merupakan penjelasan kontraktor mengenai sumber pembiayaan pekerjaan yang dipersoalkan. Rincian alokasi anggaran, cakupan pembiayaan, dan dokumen pembayaran masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak serta administrasi keuangan proyek.

Enday juga menjelaskan bahwa kabel-kabel power tidak tercantum dalam perencanaan awal dan belum dianggarkan.

“Kabel-kabel power dari awal perencanaan memang tidak ada dan belum dianggarkan. Hal ini tentu mungkin dari keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Mengenai keterlambatan pekerjaan, Enday mengakui kontraktornya dikenai denda secara parsial sesuai isi perjanjian.

“Kami kena denda secara parsial sesuai dengan isi perjanjian,” katanya.

Keterangan kontraktor tersebut menjadi bagian dari klarifikasi atas persoalan yang disampaikan aliansi.

Meski demikian, dasar teknis dan administrasi adendum, termasuk kesesuaian perubahan volume pekerjaan dengan kontrak awal, masih memerlukan pemeriksaan dokumen resmi.

Persoalan lain yang disampaikan aliansi berkaitan dengan perbedaan waktu antara penutupan program pinjaman Bank Dunia dan pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

Dalam siaran persnya, aliansi menyebut program pinjaman Bank Dunia yang membiayai pekerjaan berakhir pada Desember 2024. Sementara PHO baru dilaksanakan pada Maret 2025.

Mereka meminta penjelasan mengenai dasar perpanjangan waktu, sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan, serta pertanggungjawaban kontraktual atas selisih waktu tersebut.

Media ini telah meminta klarifikasi kepada Enday Dasuki mengenai dasar perpanjangan waktu dan sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah penutupan program pinjaman.

Namun, jawaban yang diberikan belum menguraikan secara terperinci mekanisme pembiayaan dan dasar perpanjangan waktu tersebut.

Konfirmasi terpisah juga disampaikan kepada Rahman Dg Tinri, eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.

Rahman dimintai penjelasan mengenai dasar adendum kontrak, pelaksanaan PHO pada Maret 2025, serta sumber pembiayaan penyelesaian pekerjaan setelah program pinjaman Bank Dunia berakhir.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rahman belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp.

Selain persoalan waktu dan pendanaan, aliansi juga meminta dasar penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diperiksa, khususnya terkait kondisi ruang operasi, ICU, instalasi kelistrikan, dan sistem pengolahan limbah.

Di luar persoalan teknis dan administrasi, aliansi mengaku menemukan indikasi baru yang berkaitan dengan proses pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Namun, materi temuan itu belum diungkapkan kepada publik. Aliansi menyatakan akan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum sebagai bahan tambahan laporan.

Aliansi tersebut terdiri dari Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK).

Mereka mendesak Kejati Sulteng menindaklanjuti laporan dan memeriksa dokumen terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh temuan dan indikasi yang disampaikan aliansi masih merupakan klaim dan petunjuk awal yang memerlukan pengujian melalui dokumen resmi serta pemeriksaan pihak berwenang.

\Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan hukum mengenai dugaan pelanggaran maupun indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pengelola RS Untad, Universitas Tadulako, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, terdapat tiga persoalan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, tindak lanjut laporan di Pidsus, kesesuaian perubahan lingkup pekerjaan dengan dokumen kontrak, serta pertanggungjawaban waktu dan pembiayaan proyek.

Pemeriksaan dokumen kontrak, adendum, sumber anggaran, pembayaran, dan hasil pekerjaan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam proyek rehabilitasi RS Untad senilai sekitar Rp172 miliar tersebut.***