Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, tak mampu lagi menyembunyikan kegusarannya akibat meluasnya isu jual beli jabatan yang mencoreng lingkaran kekuasaannya. Puncak kemarahan itu ia tumpahkan di hadapan 139 pejabat yang dilantik di Parigi, Sabtu (2/5/2026).
Agenda besar tersebut mengukuhkan 12 pejabat administrator, 26 pejabat fungsional, dan 101 kepala sekolah (Kepsek).
Namun, prosesi yang seharusnya berlangsung formal dan sakral mendadak berubah tegang saat Erwin bereaksi membongkar ‘unek-unek’ terkait riak miring adanya oknum yang meminta imbalan demi mengurus jabatan.
Oknum nakal tersebut ditengarai melakukan lobi-lobi kepada calon Kepsek dengan mencatut nama bupati dan wakil bupati.
“Ada oknum menjual kedekatan dengan kami untuk menjanjikan jabatan atau pekerjaan, dengan meminta uang pelicin,” ungkap Erwin.
Ia menegaskan bahwa desas-desus ini sangat mengganggu ketenangannya, terlebih karena praktik haram tersebut menyasar posisi Kepsek. Baginya, tudingan adanya transaksi hingga puluhan juta rupiah benar-benar tidak masuk akal.
“Kepsek itu bukan jabatan struktural, tapi hanya tugas tambahan. Tunjangannya kalau tidak salah sekitar Rp250 ribu per bulan. Masa harus bayar sampai Rp50–70 juta?” sindirnya.
Erwin meradang. Ia menyebut praktik semacam itu adalah luka bagi sistem pemerintahan. “Patut diduga bahwa motif ekonomi menjadi pemicu, terutama terkait program pendidikan seperti dana hibah dan revitalisasi sekolah,” duga Erwin.
Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Erwin menemukannya langsung saat turun ke lapangan. Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah, ia mendapati ada oknum Kepsek yang seolah ‘mengemis’ agar tidak dipindahkan lantaran sedang ada program revitalisasi di sekolah tersebut.
“Jangan-jangan tujuannya hanya untuk mengejar proyek revitalisasi. Ini yang harus kita waspadai bersama,” cetus Erwin.
Pemerintah daerah pun dipastikan tidak akan berpangku tangan. Erwin menegaskan jajarannya kini tengah memburu dalang di balik kabar miring tersebut. Inspektorat Daerah pun telah dikerahkan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap para Kepsek, baik yang lama maupun yang baru saja dilantik.
“Kalau terbukti ada praktik seperti itu, kami berhentikan! Ini pelanggaran serius,” tegasnya.
Erwin kembali menegaskan bahwa tahta jabatan di lingkup Pemda hanya bisa diraih melalui prestasi dan kinerja, bukan karena kedekatan, transaksi, apalagi sekadar relasi ‘siapa kenal siapa’.
“Kalau kinerja baik, tidak akan dipindahkan. Kalaupun pindah, itu adalah promosi,” imbuhnya.
Ia pun memberi peringatan keras bahwa praktik mahar jabatan berisiko merusak pondasi pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan yang seharusnya bersih.
“Kalau orang keluar uang besar untuk mengejar jabatan, pasti pikirannya hanya ingin balik modal atau cari untung. Ini sangat berbahaya,” ucap Erwin.
Di luar polemik panas tersebut, Erwin juga melempar sorotan tajam pada masalah fundamental pendidikan di Parimo. Akses pendidikan di wilayah terpencil masih menjadi rapor merah, di mana siswa harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi bersekolah.
“Kalau banjir, mereka tidak bisa sekolah. Orang tua selalu diliputi rasa khawatir setiap kali hujan turun,” ungkap Erwin saat menyampaikan sambutan pada pelantikan yang digelar di auditorium kantor bupati Parimo, Sabtu siang.*dd
