LIPKADA Center bersama Koalisi Rakyat Sulawesi Tengah menyiapkan Big desain perjuangan untuk memperkuat posisi Manifesto Rajawali Sulteng.
Langkah ini diarahkan untuk memperjuangkan keadilan tata kelola pertambangan, hak fiskal daerah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Andi Ridwan Bataraguru, LIPKADA Sulteng, mengatakan Big desain tersebut dibangun melalui kolaborasi antara kekuatan masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dan DPRD Sulteng, tanpa menempatkan koalisi ke dalam struktur pemerintahan.
Konsep tersebut menjadi bagian dari manifesto “Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas dan Ketimpangan Ekstrem Pusat dan Daerah”, yang menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam, DBH Sulawesi Tengah, transparansi penerimaan tambang, lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam desain perjuangannya, koalisi menyiapkan dua jalur sekaligus. Jalur pertama melalui pemerintah daerah dan DPRD Sulteng, sedangkan jalur kedua ditempuh melalui kekuatan masyarakat sipil.
Pemerintah daerah diharapkan berperan menyediakan data resmi terkait DBH, kerusakan lingkungan, tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Sementara DPRD didorong memberikan dukungan kelembagaan untuk memperkuat posisi tuntutan daerah.
Di sisi lain, koalisi tetap berada di luar struktur komando pemerintah daerah. Posisi ini dipertahankan agar fungsi kontrol masyarakat sipil tetap berjalan.
Big desain tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perjuangan di tingkat nasional, termasuk melalui DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Agenda yang dibawa mencakup tuntutan pencairan penuh DBH yang masih tertahan, transparansi formula PNBP, audit produksi komoditas tambang serta dorongan terhadap judicial review UU Minerba.
Sebelumnya, konsolidasi yang digelar LIPKADA Center juga menghasilkan tuntutan agar Kepmen ESDM 157/2026 direvisi dan Morowali, Morowali Utara serta Kota Palu dimasukkan sebagai daerah pengolah.
Menurut Andi Ridwan Bataraguru, LIPKADA Sulteng, pola kolaborasi tersebut dirancang agar perjuangan daerah memiliki dukungan data, legitimasi politik dan jalur perjuangan masyarakat sipil secara bersamaan.
Dengan formula itu, Manifesto Rajawali Sulteng diarahkan tidak berhenti sebagai pernyataan sikap.
Koalisi menyiapkan manifesto sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan keadilan fiskal, tata kelola pertambangan dan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi daerah.***
